indonesian trade expo in 2010 event show up this is new event from batu cantik company

Smesco trade fair by sme ministry

100 % product indonesia unlimited

we love products indonesia

“Sekitar 90% industri yang ada di Yogyakarta adalah UKM, dan sektor tersebut sangat rentan terhadap persaingan bebas apabila tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Apalagi sekarang ini, nilai ekspor DIY juga turun sekitar 20 persen,” kata Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) DIY Jadin Jamaludin di Yogyakarta, Sabtu (30/1).

Menurut dia, industri yang sudah mapan seperti industri besar memang tidak akan mengalami tekanan kuat akibat kebijakan CAFTA yang mulai diberlakukan awal tahun, namun tekanan akan lebih banyak dialami oleh industri kecil yang menyerap sekitar 900 ribu pekerja tersebut.

“Bisa-bisa, pelaku UKM yang tidak dapat bertahan justru akan berbalik untuk menjadi pedagang yang memasarkan barang-barang produksi China karena memang harganya lebih murah,” katanya.

Ia mencontohkan, pangsa pasar yang dinikmati oleh industri dalam negeri, khususnya tekstil adalah 22%, sedangkan sisanya adalah produk impor.

“Jika pemerintah tidak dapat berbuat apa-apa, pangsa pasar tersebut bisa-bisa semakin turun ditambah daya beli masyarakat yang saat ini kurang bahkan bisa turun tajam,” katanya.

Keunikan dari produk Yogyakarta, menurut Jadin, tidak menjamin bahwa negara lain tidak akan menirunya, karena saat ini China telah membajak desainer-desainer dari Indonesia untuk mendesain produk bernuansa Indonesia, misalnya batik.

“Memang tidak sepenuhnya sama dengan batik buatan Yogyakarta misalnya, tetapi produk yang dihasilkan sudah sangat menyerupai batik dengan harga yang murah. Masyarakat menengah ke bawah tentu memilihnya,” katanya.

Kampanye atau seruan untuk mencintai produk dalam negeri, lanjut dia, hanya akan menjadi opini belaka jika daya beli masyarakat kurang karena masyarakat akan lebih memilih untuk membeli produk dengan harga lebih murah.

Perhatian pemerintah, menurut Jadin memang sudah ada, namun realisasi di lapangan yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat belum ada, khususnya untuk pelaku industri kecil dan menengah.

“Seharusnya, pemerintah sudah mulai bersiap diri sejak kebijakan tersebut dikemukakan pada 2002 dan pada 2005 ditetapkan akan dilakukan pada 2010. Lima tahun itu terbuang percuma dan kini baru kebakaran jenggot,” katanya. (ant/bun)

“Itu penting demi kesinambungan usaha serta tidak salah jalan bagi pemerintah maupun swasta memberikan bantuan kepada UKM sebagai penguatan modal usahanya,” kata Kasubdin Pengembangan Industri Dinas Perinddag Sulawesi Tenggara, Najamuddin Arifin Kendari, Sabtu (16/1).

Di Sultra, terdapat belasan ribu UKM yang kini sangat membutuhkan uluran bantuan dari pemerintah dan swasta, utamanya saat harga kebutuhan pokok produksi melambung di pasaran.

Ia mengatakan, rata-rata UKM yang ada di Sultra, sebagian besar masih menggunakan modal sendiri, sehingga untuk menambah alat dan bahan pokok produksi, masih membutuhkan bantuan penguatan modal dari pihak kedua dalam hal ini pemerintah dan swasta.

Perputaran modal UKM selama ini, masih mengalami “stagnasi” karena antara biaya yang dikeluarkan dan yang diterima seimbang dan dampak penyerapan tenaga kerja bisa berkurang dari tahun ke tahun.

“Oleh karena itu, Disperinddag sebagai instansi yang mengawasi langsung para UKM, tidak serta merta memberikan bantuan tetapi harus melihat dulu peluang pasar yang dihasilkan UKM itu,” katanya.

Para UKM yang dibina dan diberi bantuan adalah mereka yang menjual di pasaran, yang memang tidak memiliki modal, namun produk yang dijual itu mempunyai pasar yang laku terjual seperti biji mete, minyak kelapa, kopra, makanan/minuman serta aneka produk yang dihasilkan lainnya.

Umumnya, mereka sangat membutuhkan bantuan alat produksi, karena alat produksi yang digunakan selama ini sudah cukup tua dan mulai rusak, katanya.

Najamuddin mengatakan, pelaku UKM selama ini masih kesulitan dalam mengakses permodalan dari Perbankan, karena selain kurangnya pengetahuan dan informasi yang mereka miliki, sehingga masih mengandalkan modal sendiri yang serba terbatas dan mempengaruhi produktivitas mereka.

Selain itu, kreativitas UKM yang masih rendah menyebabkan produksi lokal tersebut masih belum bisa bersaing dengan produksi luar daerah seperti Pulau Jawa maupun daerah lainnya di pasaran, terutama dari segi kemasan dan pengepakan barang.

Untuk itu, dalam rangka mengembangkan kreativitas dan produktivitas UKM, pihaknya terus melakukan berbagai upaya seperti kegiatan pelatihan, sosialisasi baik langsung maupun secara tidak langsung. (ant/riz)

Berdasarkan hasil survei terdapat sekitar 180.000 UKM yang sehat dan menghasilkan laba dan merupakan pasar potensial bagi SCB, kata Kepala Konsumer Banking (Head of Consumer Banking), SCB, Fred Saarlos yang didampingi oleh General Manager Wealth Management SCB, Darmadi Sutanto di Jakarta, Jumat (28/1).

Dikatakannya, untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah, SCB meluuncurkan Kredit Tanpa Agunan (KTA) dengan pagu kredit antara Rp150 juta sampai Rp300 juta dengan jangka waktu pengembalian satu sampai tiga tahun dengan tingkat suku bunga antara 1,42% sampai 1,58% per bulan.

Persyaratan untuk mendapat fasilitas KTA antara lain perusahaan yang sudah berdiri tiga tahun, dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan memiliki izin usaha yang sah. Pada tahun 2007 CSB menetapkan target menjaring 8.200 nasabah tersebar di seluruh Indonesia, katanya.

SCB mentargetkan program KTA pada tahun 2005 sebesar Rp2 triliun untuk mendorong UKM, karena bisnis UKM prospeknya cukup cerah.

Produk yang ditawarkan SCB disamping KTA juga deposito berjangka, kredit investasi, kredit perdagangan dan kredit dengan jaminan uang atau properti kepada pengusaha UKM.

Fred Saarlos, optimis dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang dan pihaknya merasa bangga dapat membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. Standard Chartered Bank merupakan bank asing pertama yang memfokuskan dirinya di sektor UKM, tuturnya.

SCB saat ini salah satu bank yang memiliki staf yang berpengalaman di bidang pemasaran dan kredit di sektor UKM. Kami mengadopsi best banking practices dari negara tempat operasi SCB yang memiliki prestasi tinggi dan meramunya dengan karakteristik lingkungan bisnis di Indonesia, kata Fred Saarlos.

SCB dewasa ini mempunyai 30.000 karyawan yang tersebar di lebih dari 500 lokasi, lebih dari 50 negara di kawasan Asia Pasifik, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Inggris dan Amerika Serikat.

Sebagai salah satu bank internasional yang terkemuka di dunia, Standard Chartered Bank memiliki tim manajemen yang terdiri dari 70 kebangsaan, SCB melayani consumer dan wholesale banking customers.

SCB salah satu bank terbesar dan tertua di dunia mulai berdiri di Indonesia sejak tahun 1863, saat ini SCB memiliki 12 kantor cabang d lima kota utama di Indonesia dengan memiliki karyawan sekitar 1.000 orang dan melayani lebih dari 100.000 nasabah. 

Hal itu diungkapkan Staf Ahli Menteri Negara BUMN bidang Kemitraan dan Usaha Kecil, Gumilang Hardjokusumo kepada wartawan usai pembukaan PKBL BUMN Expo 2009 di Surabaya, Rabu (9/12).

“Kami memang mendorong BUMN-BUMN agar dana PKBL yang dimiliki lebih banyak dialokasikan untuk sektor UKM dengan menggandengnya sebagai mitra binaan,” katanya.

Menurut Gumilang, jumlah UKM yang menjadi mitra binaan dari 142 BUMN mencapai lebih dari 620 ribu unit yang tersebar di seluruh Indonesia dengan beragam usaha.

“Setiap tahun ada penambahan sekitar 50 ribu mitra binaan baru BUMN. Ini juga salah satu upaya membantu sektor riil untuk terus berkembang,” ujarnya.

Ia mengatakan jumlah dana PKBL yang terkumpul tahun ini jauh lebih besar dibanding 2008 yang masih sekitar Rp1,3 triliun. “Kami harapkan tahun 2010 bisa naik sekitar 10%,” tambahnya.

Gumilang juga setuju dengan usulan sejumlah daerah agar penyaluran dana PKBL tersebut bisa melibatkan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, sehingga lebih tepat sasaran.

“Saya kira itu usulan yang bagus dan perlu ditindaklanjuti, tapi penyaluran dananya tetap menjadi kewenangan BUMN. Pemerintah daerah bisa mengusulkan calon mitra binaan yang akan digandeng,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Semen Gresik Tbk, Dwi Soetjipto, saat pemberian UKM Award 2009, Selasa (8/12) malam, mengatakan UKM menjadi salah satu pendukung ekonomi nasional yang paling tahan terhadap krisis karena tidak banyak memiliki tanggungan kredit di perbankan.

“Karena itu, sudah sewajarnya kalau dana PKBL yang disisihkan dari laba BUMN, dimanfaatkan untuk membantu sektor UKM,”

Sementara itu, kegiatan PKBL BUMN Expo yang berlangsung hingga Minggu (13/12), diikuti sekitar 120 UKM yang menjadi mitra binaan BUMN, terutama di wilayah Jawa Timur.

“Sekitar 90 persen industri yang ada di Yogyakarta adalah UKM, dan sektor tersebut sangat rentan terhadap persaingan bebas apabila tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Apalagi sekarang ini, nilai ekspor DIY juga turun sekitar 20 persen,” kata Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) DIY Jadin Jamaludin di Yogyakarta, Sabtu.

Menurut dia, industri yang sudah mapan seperti industri besar memang tidak akan mengalami tekanan kuat akibat kebijakan CAFTA yang mulai diberlakukan awal tahun, namun tekanan akan lebih banyak dialami oleh industri kecil yang menyerap sekitar 900 ribu pekerja tersebut.

“Bisa-bisa, pelaku UKM yang tidak dapat bertahan justru akan berbalik untuk menjadi pedagang yang memasarkan barang-barang produksi China karena memang harganya lebih murah,” katanya.

Ia mencontohkan, pangsa pasar yang dinikmati oleh industri dalam negeri, khususnya tekstil adalah 22 persen, sedangkan sisanya adalah produk impor.

“Jika pemerintah tidak dapat berbuat apa-apa, pangsa pasar tersebut bisa-bisa semakin turun ditambah daya beli masyarakat yang saat ini kurang bahkan bisa turun tajam,” katanya.

Keunikan dari produk Yogyakarta, menurut Jadin, tidak menjamin bahwa negara lain tidak akan menirunya, karena saat ini China telah “membajak” desainer-desainer dari Indonesia untuk mendesain produk bernuansa Indonesia, misalnya batik.

“Memang tidak sepenuhnya sama dengan batik buatan Yogyakarta misalnya, tetapi produk yang dihasilkan sudah sangat menyerupai batik dengan harga yang murah. Masyarakat menengah ke bawah tentu memilihnya,” katanya.

Kampanye atau seruan untuk mencintai produk dalam negeri, lanjut dia, hanya akan menjadi opini belaka jika daya beli masyarakat kurang karena masyarakat akan lebih memilih untuk membeli produk dengan harga lebih murah.

Perhatian pemerintah, menurut Jadin memang sudah ada, namun realisasi di lapangan yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat belum ada, khususnya untuk pelaku industri kecil dan menengah.

“Seharusnya, pemerintah sudah mulai bersiap diri sejak kebijakan tersebut dikemukakan pada 2002 dan pada 2005 ditetapkan akan dilakukan pada 2010. Lima tahun itu terbuang percuma dan kini baru kebakaran jenggot,” katanya.

“UKM lah yang justru dapat tetap survive dan bertahan sedangkan perusahaan – perusahaan besar yang begitu luar biasanya mendapat dukungan dari pemerintah masa lalu ternyata tidak mampu menghadapi krisis bahkan banyak yang collapse dan berguguran,” katanya pada Musyawarah Daerah VI HIPPI Propinsi Jateng di Hotel Pandanaran, Semarang, Sabtu.

Kebijakan pemerintah dewasa ini telah cukup menunjukkan keberpihakan pada usaha kecil dan menengah. Banyak sudah upaya dan langkah-langkah pemerintah menyangkut pemberdayaan pada usaha kecil dan menengah dalam lima tahun terakhir ini, katanya.

“Namun kiranya perlu kita bertanya sudah sejauh manakah langkah-langkah dan upaya-upaya pemerintah tersebut telah memperlihatkan hasil yang nyata didalam membawa dan menempatkan UKM kita pada taraf yang mapan, sehat dan kuat? juga, sampai sejauh manakah sudah dicapai tingkat daya saing UKM kita di dalam percaturan perekonomian di tingkat nasional, regional maupun global?,” katanya.

Menurut dia, sungguh sangat ironis, bahwa perusahaan konglomerat di masa itu yang diberi hak monopoli ternyata mereka pun terbukti kropos dan amburadul sehingga harus mendapatkan bantuan untuk dapat bertahan dan suvive kembali.

“Adalah fakta yang kita semua ketahui bahwa ratusan trilyun harus ditanggung rakyat untuk menyelamatkan bank-bank swasta yang saat inipun masih membebani APBN kita untuk pembayaran bunga bond rekap mereka,” katanya.

Ia menambahkan, kebijakan pemerintah untuk berpihak kepada UKM itu merupakan langkah yang sangat tepat guna membangkitkan perekonomian bangsa dan negara.

Ia menjelaskan, di negara-negara majupun, baik di Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Italia, UKM lah yang menjadi pilar utama perekonomian negara. Keadaan itu hanya mungkin terjadi karena pemerintahan daripada negara-negara tersebut mempunyai kebijakan yang mendukung terciptanya kondisi dimana usaha kecil menengah mereka menjadi sangat sehat dan kuat.

“Kebijakan yang kami maksudkan adalah tidak saja yang berkenaan dengan masalah akses permodalan atau pendanaan, tetapi juga dukungan pada akses pasar, dukungan pendidikan dan pelatihan, serta dukungan untuk mendapatkan teknologi yang tepat guna,” ujarnya.

Sabuk wanita monte

sabuk wanita kayu

Sabuk kerang mutiara

Sabuk wanita bunga

Sabuk Kerang Bunga

accessories sabuk monte

SABUK WANITA,tak hanya terbuat dari bahan kulit atau semacamnya.Di tangan Pengerajin kerajinan khas bali,Sabuk wanita menjadi sangat berbeda,mulai dari berbahan dasar kayu sono,aneka monte,hingga kerang laut.Dengan berbagai bahan tersebut,tentu konsumen di beri banyak pilihan,mulai dari warna maupun dari ragam bentuknya.Sabuk tentunya sudah tak asing lagi,apalagi bagi kaum wanita Tak salah lagi jika Design sabuk dari Cv.Batu Cantik dapat menjadi pilihan untuk menunjang penampilan anda dengan berbagai pilihan yang di tawarkan.