batu cantik on March 20th, 2010
Bookmark and Share

Pola pendampingan dalam kegiatan usaha dan bisnis Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menjadi salah satu upaya yang amat potensial untuk menurunkan kredit macet atau kredit bermasalah (NPL/Non Performance Loan).
“Kalau UKM ini didampingi dalam kegiatan bisnisnya sangat potensial untuk menurunkan NPL mereka,” kata Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Chairul Djamhari, di Jakarta, Senin (7/7).
Ia mengatakan, sebaik dan seprospektif apapun usaha UKM tetap memerlukan upaya pendampingan dari banyak pihak.
Pihak-pihak tersebut tidak hanya pemerintah melalui Kementerian Negara Koperasi dan UKM, tetapi juga bisa dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan perbankan.
“Pendampingan ini tidak hanya dilakukan saat UKMB akan mengajukan kredit, tetapi harus terus berlanjut,” katanya.
Menurut dia, pendampingan juga perlu dilakukan saat UKM memanfaatkan kredit atau bantuan permodalan yang diberikan.
Kemudian berlanjut saat UKM berupaya mengembalikan pinjaman tersebut.
Untuk menindaklanjuti hal itu pihaknya menyarankan terutama kepada perbankan untuk membentuk unit pendampingan bagi UKMB guna menekan kredit bermasalah yang mungkin timbul.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong perbankan agar memanfaatkan sumber daya yang telah ada baik tenaga maupun biaya karena pembentukan unit pendampingan berupa klinik UKM tidak akan sia-sia.
Chairul mengatakan, saat ini pihaknya sedang terus membahas kemungkinan pembentukan klinik UKM di setiap perbankan untuk mendampingi kegiatan usaha UKM.

Tags: , , ,

batu cantik on March 18th, 2010
Bookmark and Share

Usaha Kecil Menengah (UKM) makin terpuruk apabila pemerintah tidak memberikan perhatian khusus kepada industri berbasis masyarakat tersebut dalam persaingan perdagangan bebas akibat kebijakan China-Asean Free Trade Agreement (CAFTA)

“Sekitar 90 persen industri yang ada di Yogyakarta adalah UKM, dan sektor tersebut sangat rentan terhadap persaingan bebas apabila tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Apalagi sekarang ini, nilai ekspor DIY juga turun sekitar 20 persen,” kata Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) DIY Jadin Jamaludin di Yogyakarta, Sabtu.

Menurut dia, industri yang sudah mapan seperti industri besar memang tidak akan mengalami tekanan kuat akibat kebijakan CAFTA yang mulai diberlakukan awal tahun, namun tekanan akan lebih banyak dialami oleh industri kecil yang menyerap sekitar 900 ribu pekerja tersebut.

“Bisa-bisa, pelaku UKM yang tidak dapat bertahan justru akan berbalik untuk menjadi pedagang yang memasarkan barang-barang produksi China karena memang harganya lebih murah,” katanya.

Ia mencontohkan, pangsa pasar yang dinikmati oleh industri dalam negeri, khususnya tekstil adalah 22 persen, sedangkan sisanya adalah produk impor.

“Jika pemerintah tidak dapat berbuat apa-apa, pangsa pasar tersebut bisa-bisa semakin turun ditambah daya beli masyarakat yang saat ini kurang bahkan bisa turun tajam,” katanya.

Keunikan dari produk Yogyakarta, menurut Jadin, tidak menjamin bahwa negara lain tidak akan menirunya, karena saat ini China telah “membajak” desainer-desainer dari Indonesia untuk mendesain produk bernuansa Indonesia, misalnya batik.

“Memang tidak sepenuhnya sama dengan batik buatan Yogyakarta misalnya, tetapi produk yang dihasilkan sudah sangat menyerupai batik dengan harga yang murah. Masyarakat menengah ke bawah tentu memilihnya,” katanya.

Kampanye atau seruan untuk mencintai produk dalam negeri, lanjut dia, hanya akan menjadi opini belaka jika daya beli masyarakat kurang karena masyarakat akan lebih memilih untuk membeli produk dengan harga lebih murah.

Perhatian pemerintah, menurut Jadin memang sudah ada, namun realisasi di lapangan yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat belum ada, khususnya untuk pelaku industri kecil dan menengah.

“Seharusnya, pemerintah sudah mulai bersiap diri sejak kebijakan tersebut dikemukakan pada 2002 dan pada 2005 ditetapkan akan dilakukan pada 2010. Lima tahun itu terbuang percuma dan kini baru kebakaran jenggot,” katanya.

Tags: , , ,

batu cantik on March 15th, 2010
Bookmark and Share

Peran Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia sangat besar dan telah terbukti menyelamatkan perekonomian bangsa pada saat dilanda krisis ekonomi tahun 1997, kata Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPP HIPPI), Suryo B.Sulisto,MBA.

“UKM lah yang justru dapat tetap survive dan bertahan sedangkan perusahaan – perusahaan besar yang begitu luar biasanya mendapat dukungan dari pemerintah masa lalu ternyata tidak mampu menghadapi krisis bahkan banyak yang collapse dan berguguran,” katanya pada Musyawarah Daerah VI HIPPI Propinsi Jateng di Hotel Pandanaran, Semarang, Sabtu.

Kebijakan pemerintah dewasa ini telah cukup menunjukkan keberpihakan pada usaha kecil dan menengah. Banyak sudah upaya dan langkah-langkah pemerintah menyangkut pemberdayaan pada usaha kecil dan menengah dalam lima tahun terakhir ini, katanya.

“Namun kiranya perlu kita bertanya sudah sejauh manakah langkah-langkah dan upaya-upaya pemerintah tersebut telah memperlihatkan hasil yang nyata didalam membawa dan menempatkan UKM kita pada taraf yang mapan, sehat dan kuat? juga, sampai sejauh manakah sudah dicapai tingkat daya saing UKM kita di dalam percaturan perekonomian di tingkat nasional, regional maupun global?,” katanya.

Menurut dia, sungguh sangat ironis, bahwa perusahaan konglomerat di masa itu yang diberi hak monopoli ternyata mereka pun terbukti kropos dan amburadul sehingga harus mendapatkan bantuan untuk dapat bertahan dan suvive kembali.

“Adalah fakta yang kita semua ketahui bahwa ratusan trilyun harus ditanggung rakyat untuk menyelamatkan bank-bank swasta yang saat inipun masih membebani APBN kita untuk pembayaran bunga bond rekap mereka,” katanya.

Ia menambahkan, kebijakan pemerintah untuk berpihak kepada UKM itu merupakan langkah yang sangat tepat guna membangkitkan perekonomian bangsa dan negara.

Ia menjelaskan, di negara-negara majupun, baik di Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Italia, UKM lah yang menjadi pilar utama perekonomian negara. Keadaan itu hanya mungkin terjadi karena pemerintahan daripada negara-negara tersebut mempunyai kebijakan yang mendukung terciptanya kondisi dimana usaha kecil menengah mereka menjadi sangat sehat dan kuat.

“Kebijakan yang kami maksudkan adalah tidak saja yang berkenaan dengan masalah akses permodalan atau pendanaan, tetapi juga dukungan pada akses pasar, dukungan pendidikan dan pelatihan, serta dukungan untuk mendapatkan teknologi yang tepat guna,” ujarnya.

Tags: , ,